aspek keselamatan dalam penggunaan nuklir

RISTEK.go.id - Memasuki abad ke-21, kebutuhan akan energi listrik di berbagai belahan dunia semakin meningkat, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki kebutuhan energi yang besar, energi nuklir merupakan sumber energi alternatif yang sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat di masa depan.

Dalam upaya penguasaan dan penerapan teknologi nuklir, diperlukan perhatian penuh terhadap aspek keselamatan, keamanan dan safeguard sebagai prioritas tertinggi. Sebagai negara yang telah menandatangani aktifitas nuklir untuk damai yang lebih dikenal dengan istilah Non-proliferation Treaty (NPT) dimana di bidang safeguard yang perlu diaplikasikan dalam ranah dual use, sebagai pengejawantahan dari Additional Protocol Annex II, atau protokol tambahan annex II.

“Pemerintah Indonesia menyatakan kembali komitmen Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, khususnya pengawasan pemanfaatan bahan nuklir agar selalu ditujukan untuk maksud damai dan mencegah penyebaran teknologi pembuatan senjata nuklir,” ujar Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata pada kesempatannya di pembukaan Executive Meeting yang diselenggarakan oleh Bapeten Pada Kamis, 5 Mei 2011, bertempat di Ruang Auditorium Lt. 8 Kantor Bapeten.

Executive Meeting dengan tema Introduksi terhadap dual use material dan additional protocol Annex II, Implementasi dari Additional Protocol ini adalah sebagai tindaklanjut dari ratifikasi dari konvensi terkait dengan NPT of Nuclear Weapons. Hal ini dilaksanakan dalam upaya terus menerus pemerintah Indonesia memenuhi kewajiban terhadap dunia internasional dan memelihara hubungan baik dengan IAEA melalui implementasi perjanjian safeguards secara komprehensif (CSA).

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran bahwa tugas Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) sebagai lembaga pengawasan adalah menjamin masyarakat, lingkungan dan pekerja dari ancaman dan bahaya penggunaan, pemanfaatan zat radioaktif serta berbagai bentuk zat radioaktif yang terjadi karena proses alam. Mekanisme pengawasan dilakukan dengan tiga pilar utama yaitu Regulasi (peraturan), Perizinan maupun Inspeksi, dimana dalam melakukan pengawasan Bapeten selalu mengedepankan tiga hal penting yaitu safety, safeguard and security.

Dual use ini adalah implementasi industri atau sesuatu hal yang berkaitan dengan material yang dapat di manfaatkan atau didaur kembali menjadi bahan nuklir, sehingga dikhawatirkan dampaknya adalah penggunan bahan nuklir untuk tujuan non damai. Material tersebut dapat dijumpai bidang di militer di industri serta di lembaga penelitian. Untuk di ketahui bersama bahwa tugas dan amanat dual use tersebut diamanatkan kepada Bapeten, mengingat aktifitas dual use harus dilaporkan ke International Atomic Energy Agency (IAEA).

Permasalahan dual use ini tidak hanya menyangkut material dan produk yang mampu di daur, narnun pula perpindahan atau pengangkutan yang terkait dengan urusan export import juga menjadi hal yang penting untuk diawasi. Berbagai perangkat peraturan yang berkaitan dengan dual use ini telah di siapkan oleh Bapeten, di mana industri ataupun institusi yang sekiranya terkait dengan persoalan dual use di harapkan dapat melaporkan, menginformasikan serta mematuhi segala bentuk standar yang telah di tetapkan oleh Bapeten.

Berbagai perangkat regulasi telah disiapkan Bapeten terutama memuat tentang standard dual use di mana regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Kepala Bapeten No 9 Tahun 2006 tentang Ketentuan protocol tambahan dan peraturan Kepala Bapeten No. 9 Tahun 2008 tentang pedoman Deklarasi Protokol Tambahan. Oleh karena itu dalam kesempatan Executive Meeting ini Bapeten berupaya menginformasikan dan mengajak berbagai kalangan tentang pentingnya dual use sebagai bagian yang harus diperhatikan. Executive Meeting berupaya member ruang dialogis dan bertukar pikiran seputar dual use dalam pemanfaatan ketenaga nukliran di Indonesia.

“Dari hasil Executive Meeting ini diharapkan dapat memahami dual use material dan additional protocol annex II sehingga benar-benar turut serta membantu perdamaian dunia malalui peaceful uses of nuclear energy,” tegas Kepala Bapetan, As Natio Lasman. (md/humasristek)